Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengeluhkan sikap para politisi dan kalangan birokrat negara yang tidak peka terhadap proses penyelenggaraan negara.

Ia mencontohkan bagaimana para politisi dan pejabat negara menyampaikan masalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tetapi tidak mempunyai pengetahuan yang memadai. Kesannya, mereka hendak memunculkan rasa nasionalisme terhadap masalah bangsa.
"Banyak pejabat dari presiden, MPR, DPR, para politisi yang ngomong masalah NKRI, tapi tidak punya pengetahuan yang memadai. Padahal keutuhan NKRI pada dasarnya adalah pemerataan pembangunan ekonomi," ujar Busyro dalam sambutan penandatanganan kerjasama KPK dengan BP Migas, Senin (14/11/2011).
Saat berkunjung ke Jawa Timur belum lama ini, Busyro mengaku mendapatkan keluhan masyarakat, dari petani garam, petani tebu, hingga keluhan dunia perguruan tinggi soal mahalnya manajemen transparansi.
"Masalah kemanusiaan dari hari ke hari semakin menyentuh hati nurani kita. Petani garam mengeluh karena pemerintah mengimport garam sehingga harga garam dalam negeri anjlok dan merugikan petani. Petani gula juga karena pemerintah mengimpor gula," katanya.
Mahalnya manajemen transparansi, lanjut Busyro, selama ini masih tertutupi oleh moralitas para politikus dan elit bangsa, rakyat dipaksa miskin dan dimiskinkan. Hal ini yang akan memunculkan anarkisme sosial.
"Rakyat dipaksa miskin. Ini ada korelasinya antara anarkisme sosial dengan kebijakan politik dan kebijakan negara yang tidak transparan. Rakyat dipaksa miskin," katanya.

Source: http://id.berita.yahoo.com/busyro-rakyat-dipaksa-miskin-043200679.html;_ylt=ArH_QxkuT3EaZGKTwFGXgvt9V8d_;_ylu=X3oDMTFyMjc3MXUyBG1pdANJbmZpbml0ZSBCcm93c2UgU3BsaXQEcG9zAzcEc2VjA01lZGlhSW5maW5pdGVCcm93c2VMaXN0;_ylg=X3oDMTJyNXRpa2dyBGludGwDaWQEbGFuZwNpZC1pZARwc3RhaWQDNjNhNjQ4NGYtZmYxNy0zMzFlLWE5NTItNWQyZjEwOGIzZjdmBHBzdGNhdANuYXNpb25hbARwdANzdG9yeXBhZ2U-;_ylv=3